OPINI
Kamis, 24 Oktober 1996 Surabaya Post
Keberhasilan Transfer Iptek dari Luar Negeri
-----------------------------------------------------------------------
oleh Udisubakti Ciptomulyono
[Image]
[Image]Pemerintah pada akhirnya menyadari juga, ilmu pengetahuan dan
teknologi (Iptek) memegang peran penting dalam pembangunan nasional,
bahkan masa depan bangsa dipertaruhkan dan digantungkan padanya. Ini
terlihat sebagai misal, dengan dicanangkannya Hari Kebangkitan
Teknologi Nasional Pertama pada 10 Agustus lalu.
[Image]Sejalan dengan itu, kesepakatan kita untuk komitmen pada GBHN
menetapkan, sumber daya manusia (SDM) adalah sentral dari pembangunan
nasional. SDM yang berkualitas dan bangsa yang menguasai Iptek adalah
bagaikan dua sisi mata uang yang tak bisa terpisahkan.
[Image]Di paparan lain kita juga mengakui, sumber Iptek berada di luar
negeri, negeri maju. Ketertinggalan Iptek nasional ini tak terlepas
dari koinsidensi sejarah saat perkembangan awal Iptek di zaman revolusi
industri terjadi, pada negara-negara yang sekarang menjadi sumber Iptek
--negara-negara maju, dengan konsolidasi kapitalisme dan pembagian
kerja tata dunia pada negara penghasil bahan baku (negara kolonial),
sekarang negara berkembang.
[Image]Bahkan Iptek sudah menjadi aset negara maju yang tak mudah
begitu saja secara gratis dan terbuka dilakukan transfer ke negara
berkembang. Lebih tegas lagi, Iptek menjadi faktor kompetitif suatu
bangsa.
[Image] Tolok Ukur
[Image] Pemerintah Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini banyak
memberikan beasiswa ke luar negeri untuk studi lanjut, jenjang
pendidikan S2 maupun S3, serta berbagai pelatihan di lembaga pendidikan
tinggi dan pusat riset di luar negeri (negara maju).
[Image]Tentu saja salah satu tujuan dan sasaran akhir yang diharapkan,
adanya transfer Iptek lewat para lulusannya yang memperoleh proses
pendidikan di luar negeri.
[Image]Tapi masalahnya, apakah itu efektif bila tanpa ada perencanaan
pengembangan Iptek, skala prioritas, program terpadu dengan pendidikan
nasional, tolok ukur dan pengawasan yang memadai serta bargaining
position yang kuat dari pemerintah menghadapi institusi pendidikan di
luar negeri?
[Image]Tentu mengartikan keberhasilan transfer Iptek tak hanya dengan
sekadar menghitung jumlah karya siswa (penerima beasiswa) yang tugas
belajar ke luar negeri, pulang ke tanah air membawa ijazah. Karena
sangat banyak juga kualitas perguruan tinggi (PT) di luar negeri tak
lebih baik dibanding PT di dalam negeri.
[Image]Kalau misalnya para mahasiswa itu bisa berhasil mendapatkan
tempat belajar di lembaga PT yang bereputasi akademis baik, penulis
skeptis mereka (para pembimbing/personel akademis dan laboratorium)
bersedia ikhlas melakukan transfer state of the art-nya dari Iptek itu
kecuali yang sudah "kedaluwarsa" kepada para mahasiswanya.
[Image]Sebab saat ini Iptek bagi suatu bangsa adalah aset. Iptek
diperlakukan sebagai political goods, dan trading goods antarbangsa.
[Image]Tentu terlebih dulu mereka akan melihat nilai "imbalan" yang
mereka pandang seimbang, sehingga tak aneh bila meski sudah diterima di
PT yang baik, dibimbing oleh profesor yang kompeten, masih sering gagal
memasuki/melakukan penelitian di pusat-pusat riset mereka yang
tercanggih.
[Image]Sungguh perkembangan yang paradoksal, berbagai perlakuan
protektif yang lazim kita temui di Eropa, bahkan di dunia akademis yang
seharusnya mengedepankan kebebasan, keterbukaan demi kebenaran ilmiah
yang objektif dan universal.
[Image]Sebaliknya kalau berhasil melakukannya, maka muncul pertanyaan,
apakah kemudian Iptek yang dipelajari itu relevan dan kontekstual
dengan permasalahan lokal dan lingkungan kita?
[Image]Kita sering lupa, agenda penelitiannya itu tak lain "tema" riset
untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga kalau diimplementasikan di
tanah air tak kontekstual dengan persoalan lokal.
[Image]Bagaimanapun Iptek itu utilitarian, tak bisa berkembang dalam
sistem nilai yang kosong. Kita membutuhkan transfer Iptek yang cocok
dengan nilai-nilai dan tujuan jangka panjang pembangunan nasional.
[Image]Sayangnya kita masih samar mendiskripsikan Iptek jangka panjang
yang kita kehendaki, program pengembangan Iptek juga keperluan sumber
SDM-nya serta bidang Iptek yang mesti kita transfer dari luar.
[Image]Bahkan program prioritas pengembangan Iptek nasional, dikaitkan
dengan pengembangan SDM-nya, penulis meragukan apakah kita pernah
memilikinya atau tidak. Kalau sudah memiliki, apakah kita cukup
konsekuen melaksanakan programnya?
[Image]Keadaan di lapangan ternyata memang masih tambal sulam. Hasil
angket pendidikan program penempatan karya siswa Indonesia pada jenjang
S2 dan S3 di lembaga pendidikan tinggi Prancis yang dilakukan oleh PPI
(Persatuan Pelajar Indonesia) (Djuhaeni, 1992), memberi kesimpulan
menarik.
[Image]Dari total 344 karya siswa Indonesia yang belajar di Prancis
46,5% merasa ditempatkan oleh pihak pengelola beasiswa/konsultan (pihak
ketiga) pada bidang Iptek yang tak sesuai programnya.
[Image]Program di sini diartikan sebagai bidang atau pengetahuan yang
ingin atau direncanakan untuk ditekuni mahasiswa Indonesia itu di PT
Prancis, karena keinginan pribadi maupun pengarahan institusinya.
[Image]Sedang 45,9%, meski bukan pilihan sendiri tapi merasa
ditempatkan pada bidang yang sesuai programnya. Tapi sekitar 50% dari
mereka, saat melakukan topik penelitian ditentukan oleh profesornya.
Hanya 7,6% dari total karya siswa yang memperoleh penempatan program
studi yang disetujui pihak Prancis (pihak ketiga) juga sekaligus yang
sesuai usulan sendiri dan program yang diemban oleh institusinya.
[Image]Karenanya wajar, dan bisa dipahami pengalaman belajar di luar
negeri bagi 49,5% dari mereka menyatakan hanya menambah wawasan, 7,89%
merasakan ada penyerapan dan pengembangan Iptek, dan sisanya 42,81%
dari mereka mengatakan Iptek yang didapat hanya pengulangan dari yang
sudah mereka dapat sebelumnya.
[Image] Pesimistis
[Image] Kalau saja hasil angket itu benar (penulis tak memiliki data
tahun terakhir) juga program pendidikan, manajemen pengelolaan beasiswa
di negara lain sama yang dipaparkan, maka beberapa kesimpulan
pesimistis dapat diungkapkan.
[Image]Pertama, jelas akan banyak doktor/master sepulang dari luar
negeri tak bisa melanjutkan dan mengembangkan kemampuan Iptek-nya,
terutama bagi kelompok yang salah program, juga bagi mereka yang
topik-risetnya ditetapkan oleh profesornya. Sebab melakukan studi dan
pengembangan riset bukan karena didorong batin dan nuraninya, tapi
karena "keterpaksaan".
[Image]Program riset yang dipilihkan juga bisa diragukan, apakah
memiliki kontekstualitas dengan permasalahan lokal dan relevansi
kebutuhan riil pengembangan Iptek nasional jangka panjang. Apalagi
banyak dijumpai para calon doktor ini hanya sekadar melaksanakan proyek
profesor di laboratoriumnya.
[Image]Kedua, kemungkinan memang pemerintah tak memiliki skala
prioritas pengembangan dan rincian Iptek mana saja yang harus
ditransfer (baca "dicuri") dari luar negeri demi untuk pengembangan
Iptek secara terpadu.
[Image]Ini terbukti dari kenyataan, sudah banyak mahasiswa salah
program, pemerintah tak bertindak dan mengoreksi atau meminta
pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga (pengelola beasiswa).
[Image]Ketiga, dimungkinkan hanya sebagian kecil saja dari para ahli
Iptek jebolan dari luar negeri yang memang benar-benar terus bisa
mengembangkan dan mentransfer kemampuan Iptek di dalam negeri.
[Image]Ini yang bisa diharap dari mereka yang berasal dari kelompok
7,6%, dari mereka yang menerima Iptek "tak salah jalur". Itu pun kalau
semua persyarat infrastruktur pengembangan Iptek seperti peralatan
riset, jurnal ilmiah, dana, dan sebagainya tersedia seperti saat para
sarjana ini melakukannya di luar negeri.
[Image]Untuk menjadi unggul memang tak ada kata quick yielding process,
lebih-lebih lagi dalam Iptek. Penguasaan Iptek dalam konteks kapasitas
pribadi seorang pakar Iptek harus melalui suatu proses elaborasi rasa
curiosity yang tinggi, akumulasi sistematis, pemahaman yang apresiatif
dan evolutif dari satu bidang Iptek yang memang sudah, sedang, dan akan
ditekuni dan dikembangkan.
[Image]Transfer Iptek dari negara pemiliknya dengan cara mengirim
langsung agent of transfer-nya yaitu para mahasiswa Indonesia ke luar
negeri, memang salah satu cara efektif, tapi kalau memiliki program
yang terarah, terencana, terpadu, dan terkendali dengan ketat dan
transparan sesuai prioritas pengembangan dan kebutuhan Iptek nasional.
[Image]Kalau tidak, dalam satu sisi mungkin kita nanti akan berhasil
dalam program "doktorisasi", tapi dalam segi kualitas perlu
dipertanyakan.
[Image]Era globalisasi adalah era kompetisi, juga dalam hal Iptek.
Karena industri sebagai tulang punggung aktivitas ekonomi terutama
sangat mengandalkan Iptek dan manusia yang menguasainya. Mempersiapkan
pendidikan untuk mengatasi globalisasi tak mungkin hanya mengejar
kuantitas produksi elite masyarakat pemegang ijazah S2 atau S3 "made in
luar negeri", tanpa melihat faktor kualitas dan kecocokannya pada
strategi pengembangan Iptek menjawab kebutuhan pembangunan.
[Image]Faktor-faktor yang disebut terakhir ini justru menjadi faktor
kompetitif yang decisif. Kalau kita abaikan pada gilirannya akan
menimbulkan biaya sosial yang menjadi beban masyarakat di kemudian
hari.
[Image]Sasaran peningkatan kuantitas orang yang berkesempatan
memperoleh pendidikan lebih tinggi harus dibarengi peningkatan kualitas
pendidikan. Pada kesempatan pertama adanya pengarahan yang tajam,
sasaran dan prioritas pengambilalihan Iptek dari negara maju dan
didukung oleh strategi yang jitu, terkoordinasi dan terpadu dengan
sektor pembangunan lain, menjadi syarat penting yang perlu dikedepankan
dalam program transfer Iptek.
[Image] Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana di Universite d'Aix
Marseille-III Prancis.