Mei 17, 2000 : PARLEMEN BELGIA TERIMA INFORMASI
TRAGEDI MALUKU DARI MER-C
Mei 16, 2000 : Joserizal:
10-20 Tahun Mendatang Akan Terjadi Kekosongan Generasi di Maluku
Mei 16, 2000 : Pers
Tak Obyektif Hambat Penyelesaian Konflik Ambon
PERNYATAAN SIKAP :
Aliansi Kelompok Swadaya Umat Untuk Masa Depan Bangsa
Tentang Penegakan Hukum atas Kejahatan
Kemanusiaan Sebagai Dasar Rekonsiliasi Nasional
Kondisi bangsa Indonesia belum
pulih benar dari guncangan krisis berkepanjangan.
Perbaikan ekonomi tak dapat dijalankan tanpa kestabilan politik.
Untuk itu rangkaian upaya dialog dan pendekatan
antara elite politik perlu didukung semua pihak.
Namun, harus disadari sejak semula betapa rencana rekonsiliasi nasional
tak akan berhasil, jika tidak berdisi diatas landasan yang kokoh. Dasar utama
yang wajib dipenuhi ialah penegakan hukum atas kejahatan kemanusiaan yang
terjadi di seantero Tanah Air.
Sampai saat ini, konflik antara kelompok masyarakat yang berbeda
keyakinan agama masih berkecamuk di wilayah Kepulauan
Maluku. Pemerintah memang berupaya menanganinya dengan membentuk
Kelompok Kerja Maluku dibawah koordinasi Wakil
Presiden Megawati. Tetapi belum tampak tindakan yang
kongkrit dan tuntas di lapangan.
Pengendalian operasi keamanan dibawah Panglima Kodam
Pattimura Mayjen Max Tamaela terbukti gagal menguasai keadaan.
Sebabnya bukan cuma karena keterbatasan pasukan dan
sarana pengamanan, melainkan lebih ditentukan kepemimpinan
Pangdam yang tak lagi dipercaya mampu bersikap netral dan
tegas terhadap para perusuh.
Berlarut-larutnya penanganan konflik di
Kepulauan Maluku mengakibatkan bukti-bukti pelanggaran Hak Asasi Manusia,
antara lain, di Kecamatan Tobelo (Maluku Utara) dan Masohi (Maluku
Tengah) seakan terlupakan begitu saj. Padahal, ratusan penduduk sipil tak bersenjata
(sebagian besar diantaranya anak-anak dan kaum perempuan) dibantai dalam rumah
ibadah, bukan di medan konflik.
Para saksi mata yang masih hidup
sebenarnya dapat dimintai keterangan tentang keberingasan
para penyerbu dan keterlibatan oknum
aparat. Sayangnya, Komisi Nasional HAM hanya
membentuk dan mengirimkan Komisi Penyelidik dan Mediasi
Masyarakat Maluku. Tak ada target khusus untuk menginvestigasi
pelanggaran HAM di kawasan seribu pulau itu.
Tindakan Komnas HAM, dan pemerintah
secara keseluruhan, menimbulkan kekecewaan masyarakat
atas terjadinya diskriminasi penanganan kasus
pelanggaran HAM yang menimpa umat Islam. Disamping lambannya penyelesaian
kasus Kepulauan Maluku, maka kasus
Aceh dan Tanjung Priok juga tertunda-tunda. Sangat
berbeda halnya dengan KPP HAM Timor Timur yang bergerak
cepat dan mampu memanggil serta memeriksa para petinggi TNI atas desakan
internasional.
Berdasarkan kenyataan tersebut, kami menegaskan:
- Perlunya penanganan segera atas kasus pelanggaran HAM di
Kepulauan Maluku, terutama sekitar pembantaian massal di Kecamatan Tobelo (Maluku
Utara) dan Masohi (Maluku Tengah). Rekonsiliasi sosial antara kelompok
yang bertikai dan rehabilitasi para pengungsi
hanya akan efektif, apabila hukum dan keadilan ditegakkan secara tegas.
- Perlunya evaluasi penanganan operasi keamanan di Kepulauan
Maluku, karena konflik yang berlarut-larut menunjukkan lemahnya
kepemimpinan Pangdam Mayjen Max Tamaela dan keterlibatan aparat di
tingkat lokal. Pimpinan DPR, khususnya Panitia Kerja DPR untuk masalah
Maluku, harus memanggil aparat yang bertanggung-jawab.
- Pentingnya penanganan masalah pelanggaran HAM di Aceh, Tanjung Priok,
dan wilayah lain di Indonesia tanpa sikap diskriminasi. Kesadaran itu
muncul sebagai tanggung-jawab pemerintah kepada rakyat, bukan
karena tekanan pihak manapun, termasuk dunia
internasional. Agar terbukti perlindungan HAM memang berlaku bagi segenap kelompok
masyarakat.
- Mendesak pimpinan DPR untuk meminta keterangan Wakil Presiden Megawati atas
penanganan masalah Maluku yang ditanganinya. Sebab kesabaran dan daya
tahan masyarakat pasti ada batasnya. Jangan sampai konflik itu
berlarut-larut hingga mengancam keutuhan bangsa.
- Mendesak pimpinan DPR agar mengupayakan rekonsiliasi kehidupan berbangsa dan
bernegara berdasarkan penegakan hukum atas kejahatan kemanusiaan
terjadi selama ini. Jangan hanya berlandaskan kompromi politik antara
elite yang bercokol. Sebab nyawa dan darah
rakyat yang tumpah tak ternilai harganya sebagai modal kelanjutan eksistensi bangsa.
Jakarta, 6 Maret 2000
- Pusat Penanggulangan Krisis dan Bantuan Umat (PPK-BU) MUI (Wahyu Iwa Sumantri)
- Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) (dr. Naharus Surur)
- Medical Emergency Rescue Committee (Mer-C) (dr. Joserizal Jurnalis)
- Komite Penanggulangan Krisis (Kompak) DDII (M. Hafiz)
- Jaringan Media Profetik (JMP) (Sapto Waluyo)
- Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Paham) Indonesia (Heru
Susetyo, SH)
- Komite Solidaritas Umat Islam Indonesia (KSUII) (M. Zainal Muttaqin)
- Keluarga Besar Korban Kasus (KBKK) Tanjung Priok (Mochtar Beni Biki)
PAHAM
Pusat Advokasi
Hukum & Hak Asasi Manusia
Indonesia
PRO JUSTISIA
DEMI KEADILAN BERDASARKAN ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
SERUAN PENANGANAN YURIDIS TERHADAP KONFLIK
Dl MALUKU DAN MALUKU UTARA
1. Bahwa
sesungguhnya apa yang sekarang sedang terjadi di Propinsi Maluku dan Maluku Utara bukanlah sekedar konflik horizontal
biasa. Bukanlah konflik antara sesama warga masyarakat karena perbedaan latar belakang
etnis maupun sosial
budaya. Yang
nyata-nyata terjadi adalah konflik bernuansa agama (Islam – Non Islam) yang
didomplengi kepentingan politis dari elite-elite politik tertentu di dalam dan di luar
negeri.
2. Bahwa dalam
konflik tersebut telah nyata-nyata terlihat adanya intervensi dan tindakan aparat keamanan, maupun birokrasi setempat yang melampaui kewenangannya. Bertindak tidak netral,
dan cenderung berpihak pada salah satu
pihak.
3. Bahwa konflik tersebut pada kenyataannya telah melahirkan kejahatan dan
pelanggaran terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang amat serius.
Yang terjadi
bukan lagi kriminalitas murni, pembunuhan ataupun penganiayaan biasa, seperti yang
diakomodir oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia,
melainkan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime
against
humanity) dan kejahatan terhadap hak asasi manusia (crime
agains human rights).
4. Bahwa bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi adalah sebagai
berikut:
• Pembunuhan terhadap anak-anak
• Pembunuhan massal (Genocide)
• Pembunuhan dan penganiayaan terhadap kaum wanita
dan wanita hamil
• Pemerkosaan kaum wanita
• Pembunuhan terhadap orang lanjut usia
• Pembunuhan dan penganiayaan terhadap tawanan
perang
• Pembunuhan terhadap orang yang luka-luka
• Dan lain-lain
5. Bahwa
berdasarkan Pasal 3 Deklarasi Kairo tentang
Hak Asasi Manusia bagi Umat Islam yang dideklarasikan pada tanggal 5 Agustus 1990
nyata-nyata disebutkan bahwa:
(a) dalam
hal penggunaan kekuatan dan dalam hal konflik bersenjata, tidak diperkenankan untuk
mernbunuh orang yang tidak bisa melawan seperti orang-orang tua, perempuan, dan anak-anak.
Orang yang terluka dan sakit berhak untuk mendapatkan perawatan medis, dan tawanan perang
mempunyai mernpunyai hak untuk diberi makan, naungan, dan pakaian.
Adalah
dilarang untuk untuk merusak tubuh orang yang sudah mati.
Merupakan kewajiban untuk
mempertukarkan tawanan perang dan mengatur kunjungan atau perternuan kembali dengan
keluarga yang dipisahkan oleh keadaan perang.
6. Bahwa berdasarkan
Pasal 2 Konvensi
PBB tentang Pencegahan
dan Penghukuman Kejahatan Genosida tanggal 9 Desember 1948 dinyatakan
bahwa :
Dalam konvensi
ini, genosida berarti setiap dari perbuatan-perbuatan berikut , yang dilakukan dengan
tujuan merusak begitu saja dalam keseluruhan ataupun sebagian, suatu kelornpok bangsa,
etnis, rasial, atau agama seperti :
a) Membunuh para
anggota kelompok;
b) Menyebabkan
luka-luka pada tubuh atau mental para anggota kelompok;
c) Dengan sengaja
menimbulkan pada kelompok itu kondisi hidup yang menyebabkan kerusakan fisiknya dalam
keseluruhan atau sebagian;
d) Mengenakan
upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok itu;
e) Dengan paksa
rnengalihkan anak-anak dari kelompok itu ke kelompok lain.
7. Bahwa
berdasarkan Pasal 37 Konvensi PBB mengenai Hak Anak dinyatakan
sebagai
berikut:
a)
Tidak seorang anakpun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan
kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang
menghinakan.
8. Bahwa
berdasarkan pasal 4 dan pasal 33 UU Rl No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
dinyatakan sebagai berikut :
Pasal 4 : Hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak kebebasan pribadi,
pikiran dan
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk
diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan
hukum, dan hak
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan
apapun dan oleh siapapun.
Pasal 33:
(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam,
tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas
dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
Bahwa
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kami aliansi LSM untuk penanganan
Kasus Maluku dan Maluku Utara menyerukan pada otoritas hokum di negeri ini untuk
rnelakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Penyelidikan :
Menyerukan pada Komisi Nasional HAM
(KOMNAS HAM) untuk membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) untuk kasus
Maluku dan Maluku Utara, dengan batas-batas kewenangan yang tidak melampaui kewenangan
POLRI dan PUSPOM TNI.
2. Penyelidikan:
Menyerukan kepada Kepolisian Rl dan
Pusat Polisi Militer TNI Puspom TNI) untuk segera melakukan penyelidikan yang intensif
terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran HAM di Maluku dan Maluku Utara.
3. Penyidikan:
Menyerukan kepada Kepolisian Rl, Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI), dan
Kejaksaan Agung Rl untuk segera melakukan penyidikan yang
intensif terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran HAM di Maluku dan Maluku
Utara segera setelah cukup diternukan bukti permulaan.
4. Penuntutan:
Menyerukan kepada Kejaksaan Agung RI
dan Oditurat Jenderal TNI untuk segera melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan dan
pelanggaran HAM di Maluku dan Maluku Utara, setelah berkas penyidikan rampung
dituntaskan.
5.
Peradilan:
Menyerukan kepada Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Militer untuk segera menyelenggarakan pengadilan yang fair, netral, dan
independen, dengan para hakim, jaksa, dan
pengacara yang amanah dan baik reputasinya.
6. Peradilan HAM:
Apabila
netralitas aparat hukurn melalui peradilan urnum dan peradilan koneksitas sulit
ditegakkan, maka Pengadilan HAM adalah jalan satu-satunya. Untuk itu kami menyerukan
kepada DPR untuk segera melahirkan UU tentang Peradilan HAM demi tegaknya hukum dan HAM di
negeri ini.
Jakarta, 24
Februari 2000
Koordinator
Tim Advokasi
Heru Susetyo.
SH.
Indonesian
Advocacy Center for Law and Human Right
Jl.
Cililitan Kecil III RT 13/07 No. 46 Cililitan Jaktim 13640
Telp/Fax: (021) 9100618
e-mail: pahamind@hotmail.com
