Islam is rahmatan lil aalamiin Jihad sabiluna wa al mautu fii sabiilillaah asma' amanina

Demo Mahasiswa Menentang Tragedi 4 Mei

Tuntut Mundur Dansektor Militer dan Gubernur Maluku Utara

Sabtu, 06 Mei 2000, @12:31 WIB

 

Ternate -- Tanggal 4 Mei, kurang lebih pukul 23.00 WIT, malam Kamis, di

Ternate terjadi konflik antara warga dengan TNI yang menyebabkab 7 warga

tewas dan 21 lainnya luka-luka.

Konflik yang berawal dari upaya TNI untuk menggagalkan keberangkatan

kurang lebih seratus warga Tobelo dan Galela, kembali ke Galela,

berakhir dengan tragedi yang memilukan, karena banyak warga

bertumbangan, ketika truk TNI dilarikan secara kencang sambil melepaskan

tembakan.

Yang disesali warga muslim Ternate, kenapa korban tewas di luar areal

kerusuhan, bahkan di lorong-lorong. Padahal, logikanya, jika TNI mau

menegakkan aturan, korban mestinya di galangan perahu, basis awal pemuda

Tobelo, di kelurahan Toboko, Ternate. Hal itu dijelaskan Kakansospol

Kabupaten Maluku Utara, Fachry Ammary.

Tak heran, jika mahasiswa Unkhair, dari kelompok study SAMURAI, fak.

hukum, menuntut agar tragedi 4 Mei itu segera diusut tuntas. Dalam

pandangan kelompok ini, kerusuhan di Ternate sepertinya sengaja

diciptakan sendiri oleh TNI, agar mereka dapat mempertahankan kekuasaan

di Maluku Utara.

Ketika Komandan Sektor Pemulihan Keamanan sementara mempresentasikan

rencana pembentukan Korem di ruang pers kantor Gubernur, mahasiswa

Unkhair Ternate, terdiri dari berbagai fakultas, dan organisasi ekstra

kampus macam HMI dan IMM, membacakan pernyataan sikap mereka yang

intinya menuntut agar usut tuntas kasus penembakan itu.

Menurut Hasbi Yusuf, Ketua HMI Cabang Ternate, ada unsur kesengajaan

yang kuat, tentara ingin melegalkan kehadiran mereka di bumi Maluku

Utara, dengan meledakkan kerusuhan baru di beberapa tempat. Maka, HMI

menolak tegas upaya menjadikan Maluku Utara sebagai daerah operasi

militer baru. Dan, Dansektor Kolonel Sutrisno dituntut bertanggung jawab

atas tragedi penembakan di luar daerah konflik oleh TNI terhadap rakyat

sipil, dan harus mundur dari jabatannya.

Senada dengan Hasbi, Abdurrahim Saraha dari SAMURAI menilai, sangatlah

tak tepat jika pembentukan Korem dilakukan di Maluku Utara. Yang

mendesak adalah penegakkan hukum, dan mengembalikan institusi hukum ke

tempatnya semula.

Tapi, Dansektor Operasi Pemulihan Keamanan Maluku Utara dalam

keterangannya di ruang pers kantor gubernur malah menilai, ada

kesengajaan segelintir kalangan untuk menghadapkan antara TNI dan Polri.

Namun Hasbi berujar sinis, "Sudah sengaja mengacaukan daerah, kok malah

berharap jadi komandan Korem." *** (ais/rus)

 

 

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh

(DI-08/05/00)

Source :

http://www.berpolitik.com/article.pl?sid=100/05/06/1231241